PALEMBANG | DutaExpose.com — Pengurus DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Selatan periode 2026 resmi dilantik. Ratusan pengurus menerima mandat dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Minggu (27/9/2026).
Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi agenda pergantian dan pengukuhan kepengurusan. Forum tersebut juga menjadi ruang konsolidasi untuk membahas sejumlah isu strategis Sumatera Selatan, mulai dari persoalan agraria, pendampingan masyarakat hingga potensi energi dan hilirisasi.
Sekjen DPP ARUN Bungas F. Fernando Duling meminta kepengurusan baru mampu membaca perubahan dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Selatan.
Menurut Fernando, Sumsel memiliki sumber daya yang cukup besar, antara lain perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan berbagai potensi energi lokal.
Karena itu, ia mendorong DPD ARUN Sumsel mulai memetakan berbagai potensi tersebut sekaligus menentukan bidang yang dapat dikawal organisasi.
“Tanggung jawab apa ke depan yang harus datang, di-maintenance oleh DPD ARUN Sumsel. Terkhusus ada tiga wilayah yaitu Lahat, Muara Enim, dan Palembang,” kata Fernando.
Ia menilai ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing yang membutuhkan perhatian dari organisasi.
Fernando juga menyoroti agenda hilirisasi energi. Menurutnya, keberadaan sawit dan batu bara di Sumatera Selatan menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai pengembangan nilai tambah sumber daya daerah.
“Saya mengatakan adalah sejauh mana kemampuan DPD Sumsel di kemudian hari terhadap perspektif hilirisasi energi. Hilirisasi energi karena akan didorong menjadi kekuatan kedaulatan energi,” ujarnya.
Meski demikian, Fernando mengingatkan agar fokus terhadap potensi ekonomi dan energi tidak menghilangkan identitas utama ARUN sebagai organisasi yang bergerak dalam pendampingan dan advokasi masyarakat.
“Banyak latar belakang kegiatan kita adalah proses pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat. Maka konteks kita adalah advokasi,” tegasnya.
Ketua Umum DPP ARUN Dr. Bob Hasan menambahkan bahwa persoalan agraria tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi. Ia mengatakan ARUN berdiri sejak 2014 dan sejak awal telah bersentuhan dengan berbagai persoalan agraria.
“ARUN ini berdiri tahun 2014, dan ARUN itu berangkat dari persoalan-persoalan agraria, yang awalnya berada di Lampung,” ungkap Bob.
Menurutnya, keberadaan ARUN harus tetap diarahkan untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan di lapangan.
Dukungan terhadap penguatan peran organisasi juga disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Ia berharap pengurus ARUN Sumsel mampu menjalankan amanah dengan integritas, profesionalitas dan tanggung jawab.
Ratu Dewa mengatakan ARUN dapat mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan.
“ARUN juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ketua DPD ARUN Sumsel Febri Zulian S. memastikan kepengurusan baru siap membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Insyaallah kami DPD ARUN Sumatera Selatan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan advokasi-advokasi kerakyatan kepada masyarakat,” kata Febri.
Sementara itu, Dewan Pembina DPP ARUN yang juga Penasehat Presiden RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, mengingatkan pentingnya melihat potensi Sumatera Selatan dari perspektif sejarah dan peradaban.
Menurut Erwin, sejarah Sriwijaya menunjukkan bahwa Sumatera Selatan pernah memainkan peran penting dalam perdagangan, diplomasi dan perkembangan teknologi di kawasan.
Ia berharap sejarah tersebut tidak sekadar menjadi catatan masa lalu, tetapi dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membangun daerah dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
“Bapak-bapak dan juga saya, bangga menjadi orang Sumatera Selatan, karena sangat disegani sampai kerajaan Cina. Karena kiblatnya mempunyai kemampuan hubungan diplomatik yang bagus, mempunyai hubungan perdagangan yang bagus, mempunyai teknologi perkapalan yang sangat bagus,” ujarnya.
Dewan Penasihat ARUN Kolonel TNI Purn. Dr. Parlin Rumahorbo, M.Si., turut mengingatkan pengurus baru agar mampu membaca dinamika isu strategis nasional dan daerah.
Ia menyebut persoalan perkebunan dan agraria sebagai sejumlah isu yang perlu dikawal melalui fungsi advokasi.
Adapun Dewan Pakar DPP ARUN Prof. Dr. Pujiono Suardi menekankan pentingnya menjaga kedekatan organisasi dengan masyarakat.
Menurut Pujiono, ARUN harus hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan secara langsung, bukan hanya melalui laporan.
Prinsip tersebut ia gambarkan melalui ungkapan non supra populum, sed inter populum—tidak berada di atas rakyat, tetapi berada di tengah-tengah rakyat.
Dengan dilantiknya ratusan pengurus, DPD ARUN Sumsel diharapkan mampu menggabungkan fungsi pendampingan masyarakat dengan kemampuan membaca isu strategis daerah, termasuk agraria, energi, perkebunan, pertambangan dan agenda hilirisasi.
(AN)
