Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil II Tampung Keluhan Guru-Siswa SMAN 3 Palembang, Banjir Jadi Sorotan

Berita, Palembang12 Dilihat

PALEMBANG | DitaExpose.com – Persoalan banjir di kawasan Sekip Bendung hingga keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) II di SMA Negeri 3 Palembang, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan reses masa sidang VII tahun anggaran 2026 tersebut, anggota DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., M.M., bersama H. M. Zulkifli Kadir dan lima anggota dewan lainnya mendengarkan langsung berbagai keluhan serta harapan dari guru, komite sekolah, dan para siswa.

Forum tersebut tidak hanya membahas persoalan pendidikan, tetapi juga menyentuh sejumlah kebutuhan masyarakat perkotaan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah banjir di kawasan Sekip Bendung dan sekitarnya.

Fariah Haryani, guru SMAN 3 Palembang, menyampaikan harapannya agar pembangunan rumah pompa di kawasan tersebut segera diselesaikan. Menurutnya, persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat yang membutuhkan penanganan konkret.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan penerangan jalan di Jalan Rawasari 2 RT 28, Kelurahan Kemuning. Selain persoalan infrastruktur lingkungan, Fariah mengusulkan pengadaan televisi di ruang guru untuk menunjang kebutuhan informasi bagi tenaga pendidik.

Menanggapi hal tersebut, Nopianto menyatakan kesiapannya membantu pengadaan televisi untuk ruang guru SMAN 3 Palembang secara pribadi. Bantuan tersebut direncanakan direalisasikan pada sore hari setelah dirinya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Sumsel.

Mengenai penanganan banjir, Nopianto menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi atau pemerintahan saja karena melibatkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tengah menjalankan proyek restorasi dan revitalisasi Sungai Bendung dengan nilai sekitar Rp385 miliar sejak Oktober 2025.

Proyek tersebut mencakup pembenahan sistem pengendalian banjir, termasuk perbaikan sistem pompa. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah menghibahkan aset kantor PTSP di Simpang Polda untuk mendukung perluasan kolam retensi.

Siswa Minta Trotoar Diperbaiki dan Beasiswa Kedokteran

Selain persoalan banjir, perhatian anggota dewan juga tertuju pada aspirasi yang disampaikan para siswa.

Kharisma Alfariza menyoroti kondisi trotoar di Kota Palembang yang dinilai belum sepenuhnya mendukung kenyamanan pejalan kaki. Sejumlah trotoar masih mengalami kerusakan dan tidak tersambung dengan baik.

Ia juga berharap layanan transportasi publik, seperti LRT, Trans Musi, dan feeder, semakin ditingkatkan agar masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih efektif.

Sementara itu, Christian, siswa kelas XII IPA Kesehatan, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah menghadirkan program beasiswa pendidikan kedokteran bagi siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Aspirasi tersebut dinilai penting mengingat biaya pendidikan kedokteran relatif besar sehingga tidak semua lulusan SMA memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke bidang tersebut.

Di bidang pendidikan, Firdaus, S.Pd., M.Pd., mengusulkan adanya bantuan seragam dinas bagi guru SMA/SMK di Sumsel serta kendaraan operasional sekolah untuk mendukung mobilitas kegiatan siswa di luar lingkungan sekolah.

Zulkifli Kadir: Aspirasi Akan Diteruskan kepada Instansi Terkait

H. M. Zulkifli Kadir menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan salah satu sarana bagi anggota legislatif untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan yang harus diperjuangkan.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.

Persoalan penerangan jalan dan trotoar, misalnya, akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Sementara penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, serta program beasiswa akan menjadi perhatian untuk diperjuangkan melalui pemerintah provinsi maupun pusat sesuai kewenangannya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam merealisasikan berbagai usulan.

Dalam penjelasan kepada peserta reses, disampaikan bahwa APBD Sumsel tahun anggaran 2026 mengalami penyesuaian akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,9 triliun.

Kondisi tersebut berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Meski begitu, usulan masyarakat tetap menjadi catatan penting untuk diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran.

Kegiatan reses tersebut diikuti tujuh anggota DPRD Sumsel Dapil II, yakni Drs. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si., H. M. Zulkifli Kadir, H. Nopianto, S.Sos., M.M., Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., Muhammad Yansuri, S.I.P., Tamtama, S.H., dan Ir. H. Zulfikri Kadir, S.T., M.M.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd., Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel Basuni, serta jajaran tenaga pendidik dan siswa SMAN 3 Palembang.

Kepala SMAN 3 Palembang, Armansyah, S.Pd., M.M., mengapresiasi pelaksanaan reses tersebut. Ia menilai kehadiran anggota DPRD dan jajaran Dinas Pendidikan menjadi kesempatan berharga bagi pihak sekolah untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada para pemangku kebijakan.

Armansyah berharap berbagai masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperhatikan persoalan lingkungan yang turut memengaruhi aktivitas warga sekolah.

Ia juga berharap sinergi antara sekolah, pemerintah, dan DPRD Sumsel terus diperkuat agar aspirasi masyarakat pendidikan dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.

(AN)