Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil II: Komputer hingga Pembebasan Lahan Jadi Aspirasi SMAN 13, Nopianto Pastikan Dibawa ke Pemprov Sumsel

Berita, Palembang14 Dilihat

PALEMBANG | DutaExpose.com  – Persoalan keterbatasan fasilitas belajar dan belum tuntasnya status kepemilikan lahan menjadi dua kebutuhan penting yang disuarakan SMAN 13 Palembang saat menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil II dalam agenda reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026, Selasa (17/11/2026).

Dalam dialog bersama pihak sekolah, berbagai persoalan pendidikan turut dibahas, mulai dari kebutuhan perangkat komputer, fasilitas ruang kelas, kerusakan peralatan elektronik akibat kendala listrik, hingga usulan tunjangan khusus bagi kepala sekolah.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM, bersama Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn, dan sejumlah anggota DPRD Sumsel Dapil II.

Turut hadir H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si, Ir. H. Zulfikri Kadir, Muhammad Yansuri, S.Ip, Tamtama Tanjung, SH, serta Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom.

Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto mengatakan, pihaknya berkomitmen menampung seluruh aspirasi yang disampaikan sekolah untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah provinsi melalui instansi terkait.

Menurut Nopianto, pendidikan merupakan sektor penting yang membutuhkan perhatian berkelanjutan, terutama dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Ia menyebutkan, kebutuhan komputer dan fasilitas pendukung pembelajaran menjadi bagian dari aspirasi yang akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumsel.

“Aspirasi yang disampaikan pihak sekolah ini akan kita teruskan kepada sektor terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumsel melalui gubernur. Ke depan, apa pun kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu harus mendapat dukungan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” ungkap Nopianto.

Koordinator Reses Hj. Zaitun mengatakan, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda kunjungan, tetapi juga sarana bagi DPRD untuk memahami langsung kebutuhan sekolah.

Seluruh masukan yang diterima, lanjutnya, akan disusun menjadi laporan hasil reses dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel agar menjadi perhatian pemerintah eksekutif.

Di sisi lain, Kepala SMAN 13 Palembang H. Ridwan Nawawi mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran operasional masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan.

Ia menjelaskan, sekolah membutuhkan tambahan perangkat komputer untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, kebutuhan tersebut belum dapat sepenuhnya dipenuhi menggunakan dana BOS.

Ridwan juga menceritakan persoalan kelistrikan yang sebelumnya sempat mengganggu aktivitas sekolah. Meskipun kini telah ditangani melalui bantuan komite sekolah, kendala tersebut pernah menyebabkan beberapa perangkat elektronik mengalami kerusakan.

Tak hanya soal fasilitas, Ridwan juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kepala sekolah melalui penerbitan regulasi tunjangan khusus.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan baik, mulai dari pengelolaan manajemen sekolah hingga peningkatan kualitas pembelajaran.

Namun, persoalan yang paling membutuhkan kepastian jangka panjang adalah status lahan SMAN 13 Palembang.

Ridwan menyampaikan bahwa proses negosiasi yang difasilitasi pemerintah telah menghasilkan perpanjangan masa penggunaan lahan selama tiga tahun. Akan tetapi, pihak sekolah berharap proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan sehingga kepemilikannya tercatat secara resmi sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumsel.

Ia menilai, kepastian aset menjadi faktor penting dalam pengembangan sekolah. Sebab, pengajuan bantuan pembangunan maupun pengadaan sarana pendidikan membutuhkan kejelasan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan.

“Kejelasan status kepemilikan lahan merupakan syarat administratif penting saat sekolah mengajukan bantuan pembangunan maupun pengadaan fasilitas. Selama ini kami masih harus melampirkan surat keterangan proses penyelesaian lahan. Jika sudah menjadi aset Pemprov Sumsel, kami bisa lebih leluasa mengembangkan sarana dan prasarana sekolah,” jelas Ridwan.

Melalui reses ini, DPRD Sumsel Dapil II diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan sekolah dan kebijakan pemerintah daerah.

Pihak SMAN 13 Palembang pun berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut pengadaan komputer dan penyelesaian status lahan agar pengembangan fasilitas pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

(AN)