Palembang | DutaExpose.com – Reses Masa Persidangan V Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) II dimulai dengan mengangkat isu krusial mengenai ketimpangan fasilitas pendidikan. Kunjungan kerja yang digelar Selasa (11/2/2026) di SMA Negeri 17 Palembang itu menjadi ruang penting bagi sekolah menyampaikan kebutuhan mendeshak terkait sarana belajar yang dinilai belum memadai.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Fraksi NasDem, H. Nopianto, S.Sos., M.M, rombongan legislator dari berbagai fraksi mendengar langsung sejumlah persoalan yang disampaikan pihak sekolah. Turut hadir di antaranya Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H. Yansuri, S.IP (Golkar), Tamtama Tanjung, S.H (Demokrat), H. M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Fajar Febriansyah, S.T., M.IKom (PAN), serta Hj. Zaitun, S.H., M.Kn (Gerindra) selaku koordinator reses.
Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang, Dra. Hj. Purwiastuti Kusumastiwi, M.M, menegaskan bahwa sekolah membutuhkan peningkatan fasilitas belajar dan perbaikan beberapa infrastruktur yang sudah tidak layak. Menurutnya, kualitas sarana prasarana menjadi penentu langsung terhadap daya saing dan kenyamanan belajar siswa.
“Kami berharap perhatian serius dari pemerintah daerah agar fasilitas pendidikan dapat mengejar perkembangan kebutuhan belajar yang semakin kompleks,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Nopianto menegaskan bahwa pendidikan akan menjadi salah satu fokus utama pembahasan DPRD Sumsel. Ia menilai aspirasi sekolah bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Sumatera Selatan.
“Setiap aspirasi akan kami formulasikan dan dorong masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Reses seperti ini adalah sarana agar kebutuhan masyarakat benar-benar terakomodasi,” ujarnya.
Dialog berlangsung terbuka antara anggota dewan, guru, hingga perwakilan siswa. Selain fasilitas fisik, sejumlah masukan terkait peningkatan mutu pembelajaran dan kegiatan penunjang prestasi juga mencuat.
Reses Dapil II tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas sekolah negeri, khususnya di wilayah perkotaan yang masih menghadapi ketimpangan sarana pendidikan.
(AN)
